Pembahasan Latihan Soal TKD part 1
1.
A. Poin (1), (2), dan (3) yang benar
1. Benar. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah
berlangsung berabad-abad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah
adalah makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Benar. Merupakan suatu instrumen hukum internasional untuk
menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang
merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah makna yang
sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia.
3. Benar. Merupakan momentum penjebolan tata hukum kolonial dan
penyusunan tata hukum nasional, yakni tata hukum Indonesia adalah makna yang
sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. (benar)
4. Salah. Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia bagi terbentuknya
negara Republik Indonesia adalah bukan makna yang sangat mendalam dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2.
B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau
Laut yang ditebari oleh pulau pulau karena yang dominan lautan bukan
daratan atau laut, dan bukan juga selat yang merupakan satu kesatuan.
3.
D. Poin (4) yang benar
1. Salah. Bhinneka Tunggal Ika bukan merupakan tahap pembinaan
persatuan bangsa Indonesia tetapi merupakan salah satu prinsip yang terkandung
dalam persatuan Indonesia.
2. Salah, wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang
terkandung dalam persatuan Indonesia bukan merupakan tahap pembinaan persatuan
bangsa Indonesia.
3. Salah, karena nasionalisme Indonesia merupakan prinsip yang
terkandung dalam persatuan Indonesia bukan tahap pembinaan persatuan bangsa
Indonesia.
4. Benar, karena Sumpah Pemuda merupakan salah satu tahap pembinaan
persatuan bangsa Indonesia.
4.
B. Mempersiapkan sumber daya manusia yang dinamis, terbuka, dan demokratis.
Perubahan zaman mengiringi kemajuan-kemajuan yang dialami manusia di
bumi. Ilmu pengetahuan menjadi pusat kemajuan tersebut sehingga manusia semakin
mudah dalam menginginkan setiap keinginan yang dikehendakinya. Hal tersebut
akan mencapai pada suatu peradaban manusia yang tinggi. Akan tetapi, peradaban
yang tinggi atau kemajuan yang diharapkan manusia tidak akan tercapai jika dia
tidak mau berupaya untuk meraihnya. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
mutlak dibutuhkan dalam mewujudkannya. Di samping itu, pola hidup yang dinamis
dan terbuka akan semakin memperkuat langkah menuju cita-cita yang diharapkan
serta berjiwa demokrat.
5.
C. Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara, karena wawasan nusantara merupakan salah satu
prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia.
Adapun:
– Kebangkitan nasional merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa
Indonesia bukan prinsip dalam persatuan Indonesia.
– Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan salah satu tahap pembinaan
persatuan bangsa Indonesia.
– Adanya perasaan senasib bukan merupakan prinsip yang terkandung dalam
persatuan Indonesia tetapi merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa
Indonesia.
6. B
Ada dua kesalahan pertanyaan pada poin B, yaitu
– BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang
anggota istimewa bangsa Jepang, seharusnya BPUPKI beranggotakan 62 orang
pemimpin bangsa Indonesia dan 7 orang anggota istimewa bangsa Jepang.
– Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa Indonesia
yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan
pendudukan Jepang yang membentuknya, yang diketuai oleh Ir Soekarno bukan
merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI, sebab
ketuanya adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Adapun pernyataan yang benar:
– Pada tanggal 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa
mengeluarkan Undang-undang No.3 yang berisi larangan untuk sementara segala
bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada
kemedekaan Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan
berdirinya pemerintahan negara Indonesia Merdeka merupakan pernyataan yang
berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI.
– Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar
Tenno Heika, disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa
janji kemerdekaan tanpa syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat
dalam Maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di
Jawa dan Madura) No. 23 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses
pembentukan BPUPKI.
– Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk
menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah
terlihat tanda-tanda kekalahannya. Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI
itu dilakukan seminggu sebelum Jerman dan Itali menyerah pada Sekutu merupakan
pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI
7. A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal
tersebut menunjukkan sistem kabinet presidensial.
Adapun:
– Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
– Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.
– Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh
dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu merupakan
gambaran kekuasaan legeslatif.
8. B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara
8. B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara
Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945
menggunakan kata Dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun
Perbedaan Piagam Jakarta dan Pembukaan
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian
dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh
rakyat Indonesia.
PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah
hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampai (lah) kepada saat
jang berbahagia dengan selamat-sentausa
mengantarkan rakjat Indonesia kedepan
pintu gerbang Negara Indonesia jang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan
jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk
suatu Pemerintah Negara Indonesia
Merdeka jang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah-darah
Indonesia, dan untuk memadjukan
kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia jang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar
Negara Indonesia, jang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indnesia,
jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar
kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban
mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan
jang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat
kebidjaksanaan dalam permusjawaratan
perwakilan, serta dengan mewudjudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia
LIHAT KALIMAT:
– maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD)
– maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)
9. C. Teori Sosiologi Rieker.
9. C. Teori Sosiologi Rieker.
Menurut Teori Sosiologi Rieker, bahwa Lembaga Perwakilan bukan
merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si
pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang
kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada
dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan
masyarakat.
Adapun:
– Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan
karena memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
– Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai
alat-alat perlengkapannya, seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat,
yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.
– Menurut Teori Hukum Objektif, bahwa dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen
adalah Solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya
atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas
kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.
10.
B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya,
dan hak interpelasi.
Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak
bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan
perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara
tahun 1960-1966.
Adapun:
– Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai
pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun
1960
– Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden
atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru
– Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik
konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di
luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966
11.
B. Pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun
12.
B. Jawaban 1 dan 3 Benar.
Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang
merumuskan dan
mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak
persatuan
masyarakat, serta mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang
bersaing
menjadi keputusan politik. Sedangkan pemerintah tidak berperan dalam
memperjuangkan
kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara
antara kelompok kepentingan dan pemerintah.
13.
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar
pertimbangan berdasarkan perkiraan ancaman musuh.
14. A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, karena dengan banyaknya demonstrasi menunjukkan DPR sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.
14. A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, karena dengan banyaknya demonstrasi menunjukkan DPR sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.
15.
C. Pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional
merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional.
Adapun:
– Penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana
pembangunan nasional merupakan fungsi BAPPENAS.
– Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi
nasional merupakan fungsi Lembaga Informasi Nasional.
– Pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
merupakan fungsi LIPI
16.
D. DPR dan Konstituante.
Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan
Konstituante
17.
B. Poin (1) dan (3) benar.
Revolusi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan.
Gerakan tersebut sudah dimulai sejak awal abad ke-19 di Eropa. Kemudian,
diikuti oleh beberapa negara di Meksiko pada 1950-an dan terus merambah hingga
ke Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pertumbuhan
jumlah penduduk yang demikian pesat di berbagai negara. Di antara
langkah-langkah gerakan Revolusi Hijau adalh sebagai berikut.
a) Pembukaan lahan-lahan baru dan pemberdayaan lahan nonproduktif untuk
dipergunakan sebagai pertanian;
b) Pembuatan sistem pengelolaan yang baik dan benar dalam pola tanam
atau berupa mekanisasi pertanian;
c) Penyediaan pupuk-pupuk baru guna meningkatkan kesuburan dan
produktivitas hasil pertanian;
d) Pencarian bibit-bibit unggul untuk varietas gandum, padi, dan jenis
makanan pokok lainnya.
18. A. Poin (1) dan (2) benar.
18. A. Poin (1) dan (2) benar.
Fungsi alokasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk penyediaan barang
sosial dan pembagian sumber daya, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang
tepat antara lain dicapai melalui kebijakan anggaran.
19.
B. Poin (1) dan (3) benar.
Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum
diperoleh dari land rent dan royalty, sedangkan subsidi bukan penerimaan negara
dari sumber daya alam sektor pertambangan.
20.
C. Aplikasi teknologi dan informasi
E-Gov merupakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pemerintahan
sebagaimana Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.
21.
A. Poin (1) dan (2) benar.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ideal karena
bersifat ajeg dan meningkat, serta berfungsi reguler dan budgetair tetapi tidak
dapat menutup semua pengeluaran Negara.
22.
C. Limbah kebijakan (spillover effects)
Limbah kebijakan adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau
masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan.
Adapun:
– Biaya tidak langsung adalah menyangkut dampak sosial yang sulit
diukur secara kuantitatif.
– Eksternalitas positif adalah sasaran utama kebijakan yang mana
kebijakan tersebut berdampak postif pada sasaran utama kebijakan;
– Tidak diharapkan adalah menyangkut sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan
tersebut berdampak negatif pada sasaran utama kebijakan.
23.
D. Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer
24.
A. Menjadi fasilitator (enabler)
25.
B. Akuntabilitas.
Pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat
melalui DPR/DPRD
26.
C. Relevansi
Kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah
relevansi. Adapun:
– Kriteria daya guna adalah evaluasi kebijakan publik harus menyediakan
informasi yang bisa dimengerti dan digunakan pembuuat dan pelaku kebijakan
lainnya.
– Kriteria objektivitas adalah evaluasi kebijakan publik harus dapat
memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung sehingga evaluator
berkesimpulan sama.
– Kriteria validitas adalah evaluasi kebijakan publik harus dapat
memberikan pertimbangan persuasif dan seimbang tentang realitas kebijakan.
27.
D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan.
Jalan/jembatan, taman dan kebersihan termasuk pelayanan Lingkungan
28.
B. Dalam Jabatan.
Diklat dalam jabatan merupakan pendidikan dan pelatihan yang diarahkan
untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan PNS.
Adapun:
– Diklat Prajabatan untuk CPNS
– Diklat Fungsional untuk persyaratan kompetensi yang sesuai jenis
jenjang jabatan.
– Diklat Teknis untuk persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas.
29.
D. Poin 1, 2, dan 3 benar.
Beberapa faktor yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah
yang besar dalam proses perumusan kebijakan pembangun, diantaranya:
1) Dukungan infrastruktur untuk mengumpulkan masukan-masukan bagi
perumusan kebijakan pembangunan.
2) Hak sah untuk menentukan arah pembangunan nasional.
3) Kemampuan menerjemahkan kebutuhan rakyat
30.
D. Poin 1, 2, dan 3 benar.
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme merupakan kondisi yang harus ada (conditio sine quanon) sehingga
harus dibangun berdasarkan:
1. Komitmen kuat aparatur negara untuk melaksanakan undang-undang.
2. Peraturan negara sebagai code of conduct untuk bertindak benar.
3. Nilai utama (core value) dan nilai universal (universal value) yang
menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan public.
31.
B. Poin 1 dan 3 benar.
Sarana partisipasi politik masyarakat dan Sarana langsung masyarakat
untuk mendesakkan semua tuntutannya kepada perumus kebijakan adalah fungsi dan
peran utama partai politik bagi masyarakat,sedangkan fungsi penghubung kepentingan
rakyat dengan negara luar adalah fungsi pemerintah khususnya Kementerian Luar
Negeri.
32.
C. Mixed scanning.
Model pemindaian campuran (mixed scanning) digunakan pada kebijakan
pemberantasan korupsi nasional dimana kebijakan tersebut menggunakan model
inkremental (melanjutkan kebijakan terdahulu) dan model rasional komprehensif
(berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional)
menghilangkan praktik korupsi secara sistematis
33.
A. Satu Pintu
Satu pintu merupakan pola pelayanan publik secara tunggal.
Adapun:
– Satu atap merupakan pola pelayanan publik secara terpadu
– Fungsional merupakan pola pelayanan publik yang dilakukan oleh
instansi pemerintah berdasar tugas, fungsi dan kewenangannya.
– Terpusat merupakan pola pelayanan publik yang dilakukan oleh satu
instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan
instansi pemerintah lain.
34.
D. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Suatu rencana pencapaian
standar pelayanan minimal terlihat pada renstra satuan kerja perangkat daerah
(SKPD).
Adapun:
Rencana kerja pemerintah daerah, Kebijakan umum anggaran daerah,
Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah merupakan target tahunan pencapaian
standar pelayanan minimal.
35.
A. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Adapun:
– Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, merupakan Asas Akuntabilitas.
– Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan Negara, merupakan Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara;
– Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan Asas Profesionalitas.
36.
C. Bupati/walikota
Bupati/ Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan
desa/kelurahan.
Adapun:
– Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan
tingkat nasional dan regional.
– Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota
– Camat mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
berdasar
pelimpahan wewenang dari bupati/walikota
37.
C. Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang.
Peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang merupakan upaya
penguatan fungsi pengawasan.
Adapun:
– Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai merupakan upaya
penguatan fungsi pengendalian.
– Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah merupakan upaya penguatan
fungsi pengendalian.
– Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
merupakan upaya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38.
B. Seulawah
Pada 26 Januari 1949 ditetapkan sebagai hari jadi maskapai penerbangan
ini. Pada saat itu nama maskapai ini adalah Indonesia Airways. Pesawat pertama
mereka bernama Seulawah atau Gunung Emas, yang diambil dari nama gunung
terkenal di Aceh. Dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan
rakyat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120.000 dolar malaya yang sama
dengan 20 kg emas.
39.
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab
akibat.
Sistem Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Soekarno berdampak dalam
hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari aspek politik hingga
ekonomi. Dalam aspek politik, Soekarno menjadi seorang presiden yang memiliki
kekuasaan penuh. Sementara itu, dalam aspek ekonomi pun jauh berbeda. Bahkan,
kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa tersebut merupakan faktor turunan dari
kebijakan-kebijakan politik yang cenderungan sikap politik Indonesia mengarah
ke blok Timur. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dibuatnya poros
Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong yang-Phonm Penh.
40. E. Belum mengenal sistem ekonomi uang dengan
baik
Sebab-Sebab kegagalan perapan kebijakan Landrente yang diterapkan
Raffles Antara lain :
1) Tidak cocok diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang masih
feodal. Sebab dalam masyarakat feodalis kebayakan tanahnya dimiliki kaum
bangsawan.
2) Para petani belum siap menghadapi sistem penjualan langsung ke pasar
dan masih belum mengenal tata ekonomi uang. Karena itu dalam pemasaran hasil
bumi, mereka masih bergantung pada penguasa setempat..
41. C. Pernyataan benar dan alasan salah.
Pada 18 November 1667, terjadi Perjanjian Bungaya (sering juga disebut Bongaya
atau Bongaja). Perjanjian tersebut adalah Perjanjian perdamaian yang
ditandatangani antara kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan
pihak Hindia Belanda yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman.
Akan tetapi, penandatanganan perjanjian antara kesultanan Gowa dan VOC
tidak menghentikan perlawanan yang dilakukan rakyat Gowa terhadap penjajah.
Namun, perlawanan tersebut menjadi berubah.
42.
D. Menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa.
Perang Padri di Sumatera yang berlangsung tahun
1821-1837 ternyata hampir bersamaan dengan Perang Diponegoro di Jawa
(1825-1830). Untuk menghadapi perang Diponegoro di Jawa dan menghindari kekalahan lebih lanjut di Sumatera, Belanda menggunakan
taktiknya dengan bersedia menandatangani perjanjian Masang.
43.
C. Poin (2) dan (4) yang benar
Pemerintah kerajaan Belanda memberikan hak istimewa atau dikenal dengan
Hak Oktroi kepada VOC. Isi dari hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.
1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Hak memerintah daerah yang diduduki
3. Hak mengumumkan perang
4. Memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan;
5. Pemungutan pajak
6. Hak membuat perjanjian dengan raja-raja di Indonesia
7. Mempunyai kekuasaan hak tunggal (monopoli )
8. Hak mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri
9. Menjalankan kekuasaan kehakiman.
Sebaliknya VOC juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah
Belanda, yaitu;
1. Bertanggung jawab kepada Staten General.
2. Pada waktu perang, angkatan perang wajib membantu pemerintah
Belanda.
Dari keempat pernyataan tersebut, Hak Oktroi kepada VOC dalam hal
tentara dan peradilan tersendiri (pertanggung jawaban kegiatan usaha secara
hukum) pada hakikatnya bukan merupakan hak penuh secara tersendiri dan terpisah
dari pemerintahan Belanda. Tapi hanya dibolehkan memiliki angkatan perang
sendiri dan hanya menjalankan kekuasaan kehakiman.
44.
E. Ajaran-ajarannya dianggap sesat
Pemikiran Hamzah Fansuri mengenai tasawuf yang dituangkan dalam
beberapa karya bukunya dianggap sesat dan menyesatkan sehingga pada saat itu
buku-bukunya dibakar.
45.
C. Melakukan ekspedisi Pamalayu
Salah satu langkah Raja Kertanegara dalam mengembangkan wilayah
Singasari sehingga mencapai puncak kejayaan, yaitu melakukan Ekspedisi Pamalayu
tahun 1275 dan tahun 1286 M. tujuannya untuk menguasai Kerajaan Melayu serta
melemahkan posisi Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka.
46. E. Bercocok tanam dan bertempat tinggal
menetap.
Pada masa neolithikum terjadi revolusi peradaban, yakni perubahan cara
hidup manusia, dari pola berburu dan meramu makanan menjadi bercocok tanam.
Akibat cara hidup bercocok tanam, manusia mulai meninggalkan cara hidup nomaden
(berpindah tempat) yang berubah menjadi sedenter (bertempat tinggal menetap).
47.
C. Poin (2) dan (3) benar
Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menimbulkan dampak yang
sangat besar bagi negara-negara berkembang khususnya dan dunia pada umumnya. Oleh
karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan baru yang bersifat netral maka muncullah
gagasan pembentukan Gerakan Non Blok atau GNB. Di antara para penggagas
organisasi tersebut adalah sebagai berikut…
1. Presiden Soekarno dari Indonesia
2. Presiden Gamal Abdul Naser dari Mesir
3. Presiden Josef Brozz Tito dari Yugoslavia
4. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India
48.
E. Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia
Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia bukan faktor yang memengaruhi corak
pergerakan nasional Indonesia karena kaum Bolsyevik adalah kaum komunis pimpinan
Lenin yang memberontak pada pemerintahan Rusia pada masa Tsar Nicolas II pada
tanggal 1 Oktober 1917. Kekaisaran jatuh ke tangan Partai Bolsyevik.
49.
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab
akibat.
Amir Syarifuddin mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri pada
1948. Hal tersebut dilakukan setelah terjadi Pemberontakan PKI di madiun.
Sebagai salah seorang tokoh PKI, dia dituduh berbuat makar untuk mendirikan
negara melalui peristiwa Madiun tersebut. Di antara rival politik yang kencang
menentang adalah para politisi dari partai Masyumi dan kaum Nasionalis.
Sebelumnya kekuatan PKI di pemerintahan tergolong kuat. Akan tetapi, pasca
peristiwa pemberontakan Madiun terjadi perubahan citra yang signifikan tentang
Partai Komunis Indonesia.
50.
B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab
akibat.
Kamboja merupakan negara yang mengalami perang saudara yang cukup lama
(1970-1993) di wilayah Asia Tenggara. Negara yang pernah menjadi negara protektorat
Prancis tersebut masuk dalam konflik internal setelah terlibat dapat perang
Vietnam. Selain itu, pengaruh Perang Dingin ikut menambah kompleksitas masalah
yang dihadapi Kamboja. Selama perang saudara, sejumlah upaya telah dilakukan
dengan melibatkan berbagai negara sebagai mediator atau fasilitator perdamaian.
Di antara upaya tersebut adalah:
a. Ho Chi Minh City Understanding pada 27 Juli 1987,
b. Jakarta Informal Meeting (JIM) I 1988,
c. JIM II 1989, dan
d. Paris Conference on Cambodia 1989
51.
A, poin (1), (2), dan (3) benar
Peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum banyak ditemukan di wilayah
Indonesia, terutama pada daerah Jawa, Sumatera dan Bali. Di antara para ahli
yang meneliti peninggalan-peninggalan tersebut ialah Dr. van der Hoop dan van
Heine Geldern. Adapun lokasi penelitian yang dilakukannya adalah:
a) Dataran tinggi Pasemah, Sumatera
b) Daerah Besuki, Jawa, sehingga ditemukan berupa
pandhusa (sebutan penduduk setempat) atau dolmien yang berisi kubur batu di
bawahnya. Peninggalan Megalitikum lainnya ditemukan pula di daerah Wonosari (Yogyakarta), Cupu, dan Cirebon berupa kubur-kubur batu
yang berisi kerangka manusia, alat-alat perunggu dan besi, dan manik-manik.
c) Daerah Bali, sehingga ditemukan sarkofagus
52.
C. Bercerita tentang
Kalimat yang tepat adalah “Nenek itu bercerita tentang masa lalunya
yang indah di kapal
pesiar.”
Penggunaan kata “bercerita tentang” adalah tepat, karena bercerita
termasuk kata kerja intransitif yang memerlukan hadirnya konjungsi sebelum
pelengkap. Konjungsi yang tepat adalah kata “tentang.”
53.
A. Poin (1) dan (2) benar
Drama memiliki pengertian sebagai representasi dari perilaku manusia
serta simulasi
realitas.
54.
D. Hanya poin (4) yang benar.
– Chairil Anwar beraliran ekspresionisme
– Sultan Takdir Alisyahbana beraliran idealism
– Hamka beraliran romantisme
– Iwan Simatupang beraliran surealisme
55.
C. Bapak Kepala Sekolah menyerahkan buku Tabanas Pola kalimat pada soal adalah
S-P-O-,
Sama dengan pola kalimat pada:
Bapak Kepala Sekolah menyerahkan buku Tabanas
S P O
56.
B. Poin (1) dan (3) benar
Puisi adalah ungkapan perasaan penyair dan mengandung rima dan irama,
pilihan kata adalah konotatif bukan denotatif.
57. D. Hanya Poin (4) yang benar.
Reading a newspaper, I was startled by the sad news.
Susunan kalimat kedua adalah passive voice. Arti kalimat adalah: ketika
saya membaca koran, saya dikejutkan oleh berita sedih. Jadi, ini merupakan
bentuk active participle yang menyatakan kejadian yang berturut-turut dan sebab
akibat.
Adapun:
– Reading a newspaper, the sad news startled by me dan kalimat Reading
a newspaper, the sad news was startled by me. Kedua kalimat tersebut salah
karena subject-nya the sad news, maka jika kalimat-kalimat di atas dipisahkan
menjadi dua kalimat masing-masing berdiri sendiri, maka subject-nya harus sama,
yaitu the sad news. Padahal, the sad news read a newspaper adalah tidak
mungkin.
– Reading a newspaper, I startled the sad news.
Salah, sebab susunan “I startled the sad news” (saya mengejutkan kabar
sedih) adalah tak masuk akal.
58.
A. In which
Oleh karena coral reefs areas menyatakan tempat ikan-ikan kecil hidup,
maka adjective clause yang digunakan adalah in which yang artinya sama denga
where (di mana). Which digunakan untuk subjek dan objek benda/hewan, sedangkan
of whose dan in where bukan merupakan adjective clause yang benar, seharusnya
whose dan where.
59.
C. Had better
Kalimat tersebut menyatakan saran, maka digunakan had better yang
artinya sebaiknya. Arti kalimat itu adalah “kamu sebaiknya melepas sakelar
pemanggang sebelum kamu mencoba membersihkannya”.
60.
C. Poin (2) dan (4) benar.
1. Shining in the sky, we saw the first star. Artinya: ketika bersinar
di angkasa, kami melihat bintang yang pertama. (salah [artinya tidak masuk
akal]).
2. We saw the first star shining in the sky. (Benar [bentuk active
participle, sebab ada kata kerja saw]).
3. We shining in the sky, saw the first star. (Salah [artinya tidak
masuk akal, sama dengan no.1]).
4. The first star was seen shining in the sky. (Benar [bentuk passive
voice digabung dengan active participle karena ada seen]).
61.
A. Lawan
Oponen = Pihak lawan (seperti penyanggah dalam suatu perdebatan atau
diskusi)
Oponen memiliki sinonim lainnya yaitu antagonis, lawan, musuh, pesaing,
rival, seteru.
62.
D. Gerhana
EKLIPS memiliki makna penutupan sebagaian atau seluruh sinar matahari
apabila dilihat dari bumi
(apabila bulan berada pada garis antara matahari dan bumi) atau
penutupan sebagai atau seluruh pantulan sinar bulan dilihat dari bumi ( apabila
bumi berada di antara mataharidan bulan); gerhana.
63.
C. Peraturan
Ordinasi memiliki makna peraturan dan ketentuan
64.
B. Normal
Anomali memiliki makna ketidaknormalan ; penyimpangan dari normal ;
kelainan.
Normal memiliki makna menurut aturan atau menurut pola yang umum;
sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah ; sesuai dengan
keadaan yang biasa ; tanpa cacat ; tidak ada kelainan.
65.
E. Egois
Altruis memiliki makna orang yang banyak mengutamakan kepentingan orang
lain (tidak mementingkan diri sendiri). Egois memiliki makna orang yang selalu
mementingkan diri sendiri
66.
B. Wajar
Keterangan : Eksentrik memiliki makna aneh; ganjil; tidak wajar;
ke·ek·sen·trik·an n keanehan (dlm tingkah laku, perbuatan, berdandan, dan
sebagainya. Wajar memiliki makna Biasa sebagaimana adanya
67.
B. Ketipung
Alat musik Saxophone, Suling, Harmonika, dan Terompet adalah alat musik
tiup, sedangkan ketipung dipukul.
68. A. Batubara
Tembaga, Emas, Perak, dan Alumunium adalah benda yang berjenis logam.
69. B. Merah
Keterangan : Hijau, Ungu, Hitam, dan Oranye adalah kumpulan warna-warna
yang bukan merupakan WARNA PRIMER. Adapun arna Merah adalah WARNA PRIMER. Warna
primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-warna dasar.
Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna-warna primer tersebut. Adapun
warna primer adalah Merah (seperti darah), Biru (seperti langit atau laut),
Kuning (seperti kuning telur).
Adapun WARNA PELANGI: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Tidak bisa diterapkan dalam kelompok kata tersebut karena ada dua warna Hitam
dan Orange yang tidak termasuk warna pelangi.
70. A. Kanada
Keterangan : Skotlandia, Noerwagia, Swiss, dan Turki adalah
negara-negara yang terletak di Benua Eropa.
71. A.
348 dan 374
Deret ini memiliki pola: +31, -26, +31, -26,…dan seterusnya, jadi,
angka selanjutnya adalah 348 dan 374.
72.
C. 1 dan 18/19
73. E. 11 dan 27
Ubah menjadi pecahan per 5, untuk selanjutnya angka pembilang ditambah
2
75.
D. 26 dan 29
Deret ini memiliki pola: +3, -5…dan seterusnya. Jadi nilai selanjutnya
adalah -7 dan –4
77.
E. Y dan P
Deret di atas adalah deret angka yang diwakili oleh huruf.
Deret ini memili pola: (+2, -3, +4, -5, +6, -7 ….)
Jadi, nilai selanjutnya adalah 25 (=Y) dan 16 (=P)
78.
B. U dan X
Deret di atas adalah deret angka yang diwakili oleh huruf.
Deret ini memiliki memiliki pola: (+1), (+2), (+3), dan seterusnya.
Jadi, Nilai selanjutnya adalah 21 (=U), dan 24 (=x)
Deret di atas adalah deret angka yang diwakili oleh huruf.
Pola deret ini ada tiga pola:
Pola ke-1: Konstan ( c=3 dan d=4), bilangan yang dilingkari.
Pola ke-2: +1
Pola ke-3: +2
Jadi, nilai selanjutnya adalah 4 (=D), dan 8 (=H)
80.
E. Susu : Keju
kokoa : coklat = susu : Keju
Susu merupakan bahan pembuat keju, sedangkan kokoa adalah bah an
pembuat coklat.
81.
A. Minyak : Bensin
Logam : Emas = Minyak : Bensin
Salah satu contoh dari logam adalah emas, sedangkan salah satu contoh
dari minyak adalah bensin.
82.
D. Meteorologi
Penyakit : Patologi = awan : Meteorologi
Ilmu yang mempelajari tentang penyakit adalah Patologi, sedangkan ilmu
yang mempelajari cuaca adalah meteorologi.
83.
B. Uang : Pencurian
Karya tulis : Penjiplakan = Uang : Pencurian
Mengambil karya tulis tanpa izin dari pemilik biasa disebut dengan
penjiplakan, sedangkan mengambil uang tanpa izin biasa disebut pencurian.
84.
A. Spheroid
Telur : Avoid = Dunia : Spheroid
Bentuk dari telur disebut avoid, sedangkan bentuk dari dunia disebut
spheroid.
85.
C. Sistem sosial : Feodalisme
Filsafat : Fenomenologi = sistem sosial = Feodalisme
Salah satu dari filsafat adalah fenomenologi, sedangkan salah satu dari
sistem sosial adalah feodalisme.
86. C. Mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian
CPNS.
Karena kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Purdi dan Alan termasuk
sarjana yang
pandai atau bodoh. Jika mereka bodoh maka tidak akan lulus ujian CPNS
2013. Tapi
jika mereka termasuk sarjana pandai, maka mungkin mereka bisa lulus
ujian CPNS.
87.
D. 816
Pembahasan:
Jumlah pekerjaan A* waktu kerja A = Jumlah pekerjaan B* waktu kerja B
X*14 = 476 * 24
14x = 476 * 24
14x = 11424
X = 816
88.
C. Rp.619.500,-
Pembahasan:
Inter lokal = 1 jam 45 menit = 105 menit
Lokal = 2 jam 15 menit = 135 menit
Maka biaya inter lokal = 105 : 5 * Rp.25.000,- = Rp.525.000,-
Biaya Lokal = 135 : 5 * Rp.3.500 = Rp.94.500,-
Total biaya Rp.525.000,- + Rp.94.500,- = Rp.619.500,-
89.
B. 4x + 5y < 15 dan 2x + 3y < 15, x > 0, y > 0
Terdapat dua tipe barang, yaitu A dan B yang dibuat dengan mesin I dan
mesin II
Misalkan, barang tipe A = x dan barang tipe B = y.
Berdasarkan kemampuan mesin dengan produksi type barang tersbut, maka
diperoleh hubungannya dengan model::
Mesin I : 4x + 5y < 15
Mesin II : 2x + 3y < 15
X > 0 ; y > 0
90.
B. 95/7
0 komentar:
Post a Comment